Indonesia’s Training Media

Just another WordPress.com weblog

HOT Issue : DRAFT UU PPH 2008

leave a comment »

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA   

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

                                                                          

                              SIARAN PERS

                                                                         Mohon segera diterbitkan

“Hasil Akhir Pembahasan Rancangan UncJang-Undang Tentang Pajak Penghasllan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR”

Jakarta, 21 Juli 2008 – Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, hari ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengadakan pertemuan dengan para wartawan guna menyampaikan penjelasan mengenai hasil akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).

Dengan telah selesainya pembahasan di tingkat Panitia Khusus RUU Perpajakan. RUU PPh siap untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. RUU PPh tersebut merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Republik Indonesia Momor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan keadilan bersama. Berbagai hal yang melatarbelakangi ditakukannya perubahan Undang-Undang tentang PPh tersebut diatas serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosia! dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dijelaskan di bawah ini.

1.  Peningkatan Daya Saing perekonomian Indonesia

Tarif PPh di dunia saat ini cenderung menurun, hal ini merupakan dampaK dari globalisasi ekonomi dunia dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi tanpa ada batasan tempat dan waktu Penurunan tarif PPh di suatu negara akan mempengaruhi negara sekitarnya sehingga dalam menjaga kompetisinya negara lain tersebut juga ikut menurunkan tarif pajaknya. Sebagai gambaran, tarif pajak di negara sekitar kita seperti Malaysia 20% untuk RM 500 ribu pertama dan 27% untuk di atas RM 500 ribu dan Singapura mulai tahun 2008 menjadi 18%. Sedangkan tarif teriinggi PPh Badan Rl dalam UU PPh yang berlaku sekarang 30%. jauh lebih tinggi dari tarif pajak negara sekitar.

Dengan perubahan Undang-Undang PPh (UU PPh) tarif PPh badan menjadi tarif tunggal

dan diturunkan menjadi 28% tahun 2009 dan menjadi 25% tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak (WP).

Tarif Tunggal ini pasti menguntungkan sebagian WP Badan namun sekaligus juga dirasakan kurang adil bagi sebagian WP lainnya utamanya WP kecil, Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP badan berskala kecil yaitu UMKM dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal untuk peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif

sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat paling sedikit 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan syarat lainnya. Sehingga pada tahun 2009 tarif perusahaan yang masuk

1/3


bursa (go public) sebesar 23% dan tahun 2010 rnenjadi 20%. Dengan larif ini perusahaan

yang masuk bursa akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi.

Dalam rangka membantu cash flow pengusaha Orang Pribadi (OP) tertentu diberikan penurunan tarif angsuran PPh tahun berjalan menjadi maksimal 0,75% dari peredaran bruto, yang semula besarnya 2%.

Dividen yang diterima oleh WP OP diturunkan menjadi setinggi-tingginya 10% bersifat final, yang semula dikenakan tarif progresif sampai dengan 35%.

Pembebasan PPh atas dividen yang diterima WP Badan dalam negeri yang berasal dari penempatan pada WP Badan dalam negeri lainnya dibebaskan dari persyaratan harus menjalankan usaha aktif. Dengan perubahan LIU PPh ini persyaratan pembebasan pajak atas dividen menjadi semakin ringan.

Tarif tertinggi PPh OP diturunkan dari 35% menjadi 30% untuk penghasiian kena pajak diatas Rp 500 juta yang semula batas penghasilan kena pajak tertinggi Rp 200 juta. Lapisan tarifnya yang semula 5 lapis dijadikan 4 lapis dengan menghilangkan lapisan tarif 10%. Rentang penghasilan kena pajak diperluas dari yang semula sampai dengan tertingginya Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatan daya saing negara kita untuk menarik minat investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian secara nasional, termasuk memperluas kesempatan kerja. Sedangkan penurunan tarif PPh OP serta perluasan rentang penghasilan kena pajak tentunya akan berdampak positip kepada WP OP yaitu bertambahnya daya belt serta lebih memudahkan penghitungannya.

Bagi WP OP yang menjalankan usaha atau meiakukan kegiatan usaha tertentu, batasan peredaran usaha yang dapat menggunakan norma penghitungan ditingkatkan dari Rp 1,8 miliar setahun menjadi kurang dari Rp 4,3 miliar setahun. Ha! ini memberi kemudahan

bagi WP OP tersebut untuk memiiih menyelenggarakan pembukuan atau menghitung pajak dengan menggunakan norma penghitungan.

2.  Prinsip Keadilan

Keadilan dalam pengenaan pajak antara lain dilakukan dengan cara mengenakan PPh terhadap semua objek pajak, selain yang dikecualikan dalam UU. Oleh karenanya, dalam

perubahan UU PPh ditegaskan beberapa objek pajak yang sebelumnya tidak atau belum tegas dinyatakan dalam UU PPh yang lama menjadi objek pajak, yaitu antara lain; surplus Bank Indonesia, dan penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh reksadana. Untuk kemudahan dan kepastian hukum, PPh di bidang usaha pertambangan migas, pertambangan mineral dan batu bara dan transaksi syariah diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah,

Untuk menghitung kewajaran penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang menyangkut hubungan istimewa, baik yang terjadi didalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka mencegah penghindaran pajak ditegaskan metode penghitungan yang bisa digunakan sesuai ctengan kewajaran dan kebiasaan internasional, sehingga terjadi keadilan bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

Untuk mendorong WP OP memiliki NPWP dan membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan maka ditetapkan tarif pemotongan/pemungutan PPh OP 20 % lebih tinggi dari tarif normal dan 100% bagi PPh 22 dan PPh 23. Kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri bagi WP OP yang sudah ber-NPWP dibebaskan sejak tahun 2009 Pada tahun 2011 kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri dihapuskan.

Untuk lebih meningkatkan keadilan dilaksanakan pemungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah kepada pembeli misalnya pembelian apartemen

2/3


dan kondominium sangat mewah, kendaraan sangat mewah, pesawat pribadi dan kapal pesiar.

Selain itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP Orang Pribadi (OP) dinaikkan menjadi Rp 15,84 juta setahun dengan memperhitungkan tsngkat infiasi. Perbandingan besarnya PTKP dengan pendapatan per kapita mencapai 72,9%, Angka ini jauh lebih tlnggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Philipina 13,8%, Malaysia 17,78%, dan China 5,7%.

3.    Sosial

Dalam perubahan Undang-Undang ini biaya seperti penyediaan infrastruktur, fasiiitas pendidikan, sumbangan olah raga. bencana alam dan beasiswa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Perubahan UU PPh ini juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata Ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosiai. Hat ini dimaksudkan agar manfaatyang dirasakan oleh penerima penghasilan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi lebih besar, dan berdampak positip terhadap peningkatan kehidupan masyafakat. Sehingga masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi untuk menyediakan kepentingan pubiik.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam

bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dikecualikan sebagai objek pajak,

4.   Penerimaan Negara

Dampak perubahan UU PPh ini akan berakibat potential loss sekitar sebesar Rp 40,8 triliun yang terdiri dari penurunan tarif tertinggi PPh Badan sebesar Rp 14,3 triiiun, perubahan lapisan dan penurunan tarif tertinggi PPh OP Rp 11,6 triliun, peningkatan PTKP Rp 5,3 triliun, sumbangan-sumbangan Rp 3,2 triliun, penurunan tarif LJMKM badan Rp 1,2 triliun, penurunan tarif emiten Rp 2,4 triliun, penurunan tarif dividen bagi OP Rp 1,1 triliun, dan permbebasan pembayaran fiskal luar bagi yang ber-NPWP Rp 1,7 triliun yang jumlah keseluruhan menjadi Rp 40,8 triliun.

Walaupun ada potential loss sebesar Rp 40,8 triliun, estimasi penerimaan pajak (DJP non migas) tahun 2009 diperkirakan bertumbuh 21% atau Rp 100,8 triliun dari tahun 2008. Peningkatan penerimaan tersebut dihasilkan dari pertumbuhan faktor ekonomi sebesar 13,7%, peningkatan kepatuhan 3%, peningkatan penerimaan sektor tertentu 1,5%, ekstensifikasi (perluasan basis pajak) 1% dan extra effort sebesar 10,3%, Dengan demikian walaupun terdapat potential loss penerimaan non migas DJP tahun 2009 meningkat menjadi Rp 581 triliun dari Rp 480,8 triliun. Angka sebesar 21% ini masih tetap lebih tinggi dari rata-rata peningkatan penerimaan DJP non migas dalam lima tahun terakhir sebesar 19,17%.

Secara normatif pertumbuhan penerimaan tersebut tanpa memperhitungkan potential loss sebesar 29,47%.

Selesai

Contact Person:

Yari Yuhariprasetia, Subdit Hubungan Masyarat. Dil P2Humas

Gedung B Lantgi 15 Kan tor Pusat DJP. Jl. Galot Subroto Kav. 40-42

Tel p. 5251S09, 5250203, 5262fiBO ext. 3597. 3599, 3595

Telp langsung : 5225139. Fax: 5736088, E-mail; humas@paiak.qo.id

Artikel Terkait :

OutsourceWorld-New York

World’s Leading Outsourcing Event Oct 15-6 Javits Center REGISTER NOW

3/3

  • foto

    Foto personali di ogni genere: divertimento ed emozioni
    4dh.com/Video
  • Training Outsourcing

    Top 20 Training Outsource Companies Outsource news, articles, big deals
  • Indonesia Outsourcing

    Find the Ideal Outsourcing Provider Free Shortlist & Vendor Evaluation!
    Outsource.TechnologyEvaluation.com
  • Written by brammantya kurniawan

    July 31, 2008 at 2:20 am

    Posted in PPH

    Tagged with

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: