Indonesia’s Training Media

Just another WordPress.com weblog

[Diskusi HRD Forum] perbandingan UUPT

leave a comment »

No

UU PT No. 40/2007

UU PT No. 1/1995

1.

 

 

 

 

 

 

 

Alamat Perseroan ( Pasal 5 )

 

Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya ( Ps. 5 ( 1 ) )

Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan

 

 

 

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Perseroan menyebutkan alamat lengkap

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Badan Hukum ( Pasal 7  ( 6 ) )

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan

 

Ketentuan Mengenai Kewajiban Pendiri  ( Ps. 7 ( 3 ))

Kewajiban pendiri perseroan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan tidak berlaku bagi Perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan.

 

Pengecualian Jumlah Pendiri Perseroan ( Pasal 7 ( 7 ) )

Pengecualian Perseroan didirikan oleh paling sedikit 2 orang dan mempunyai saham paling sedikit 2 orang tidak berlaku bagi :

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, atau
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU tentang Pasar Modal

 

 

 

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud di sah kan oleh Menteri.

 

 

 

 

Tidak ada ketentuan  dalam hal tersebut

 

 

 

 

Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

.

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Identitas Pendiri ( Pasal 8 (2) )

Dalam hal pendiri adalah Badan Hukum Perseroan, diperjelas lagi, yang harus di lampirkan adalah nomor dan tanggal pengesahan sebagai badan hukum perseroan ( lihat penjelasan pasal 8 ( 2 ) )

 

Pasal 8 ( 2) huruf c

Kata – kata “ atau nilai yang diperjanjikan” dari saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalm UU No. 1/1995 telah ditiadakan.

 

 

Sistem Pelayanan satu atap dengan menggunakan Teknologi Informasi ( Pasal 9 )

Merupakan Pasal tambahan yang baru dimasukan dalam Undang Undang perseroan terbatas.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

  1. dalam format isian harus dimuat alamat lengkap perseroan ( Psl. 9 ayat (1) huruf e)
  2. pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung
  3. menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan  atau memberitahukan penolakan secara elektronik
  4. pernyataan tidak berkeberatan dari menteri berlaku 30 ( tiga puluh ) hari. Artinya dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dikeluarkan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan, dilampiri dokumen pendukung. Apabila waktu 30 ( tiga puluh ) hari tersebut lewat, dan surat permohonan secara fisik yang dilampiri dokumen pendukung tidak disampaikan, atau apabila disampaikan tetapi tidak lengkap, maka pernyataan tidak keberatan dari menteri menjadi gugur.
  5. Untuk pernyataan yang gugur seperti tersebut di atas, dapat diajukan permohonan kembali untuk memperoleh keputusan mengenai pengesahan badan hukum dari menteri, asal masih dalam batas waktu 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani
  6. Apabila batas waktu 60 ( enam puluh ) hari telah lewat, maka akta pendirian batal demi hukum.

 

Jangka waktu untuk pengesahan ( Pasal 10 ( 6 ))

Paling lambat 14 ( empat belas ) hari setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap.

 

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan ( Pasal 13)

 

Perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum ( Pasal 14 )

 

Muatan dalam Anggaran Dasar :

( Pasal 15 (1) huruf f )

Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris

 

Pasal 15 ( 2 )

…..anggaran dasar juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini”

 

Nama Perseroan

Pasal 16

Nama perseroan yang tidak boleh dipakai sama dengan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 26/1998 :

  1. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain
  2. bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan
  3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat ijin dari yang bersangkutan
  4. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri
  5. terdiri atas angka atau rangkaian kata, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  6. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata

 

Tempat kedudukan Perseroan ( Pasal 17 )

Lebih diperjelas, yaitu di daerah kota atau kabupaten dan tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan

Alamat lengkap perseroan tidak diwajibkan di dalam anggaran dasar, hanya diwajibkan dalam format isian yang diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta surat menyurat, pengumuman, barang cetakan dan akta dimana Perseroan menjadi pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ( 3 ) UU ini

 

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 21 ( 4 )

Perubahan Anggaran Dasar harus dimuat  atau dinyatakan dalam akta Notaris  dalam Bahasa Indonesia

 

Pasal 21 ( 5 )

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

 

Pasal 21 ( 6 )

Apabila batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari tersebut telah lewat, maka tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris

 

Pasal 21 ( 7 )

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan atau disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Lewat batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari tersebut permohonan persetujuan atau pemberitahuan tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

 

Pasal 22 ( 1 )

Khusus perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, permohonan persetujuannya harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan menteri memberikan persetujuannya paling lambat pada tanggal teakhir berdirinya Perseroan

 

 

 

Modal Saham

Pasal 32

Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )

 

 

Pasal 33

Modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% ( dua puluh lima persen ) dari modal dasar dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah .

 

Cross Holding ( Pasal 36 )

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk :

  1. dimiliki sendiri,  atau
  2. dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan

 

 

Pengumuman ( Pasal 44 ( 1 ) )

Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 ( satu ) atau lebih Surat Kabat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

 

 

Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba

 

Pasal 66 ( 1 )

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun buku Perseroan ebrakhir

 

Pasal 67 ( 3 )

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

 

Pasal 68

Laporan Tahunan yang wajib diaudit oleh akuntan publik :

  1. kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat
  2. perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat
  3. perseroan merupakan perseroan terbuka
  4. perseroan merupakan persero
  5. perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar ) rupiah.
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan

 

Dividen

Pasal 71 ( 3 )

Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif

 

Pasal 72

Kemungkinan Perseroan membagikan dividen interim

 

Bab V

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

 

Direksi dan Komisaris

Persyaratan yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi secara umum sama dengan UU yang lama, hanya ditambahkan tidak hanya dihukum karena merugikan keuangan negara tetapi juga yang berkaitan dengan sektor keuangan;

 

Pasal 95 ( 2)

Apabila anggota Direksi yang diangkat di kemudia hari diketahui tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan, maka batal demi hukum sejak saat diketahui dan kebatalan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada Menteri

 

Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Pasal 142

Pembubaran Perseroan terjadi :

  1. berdasarkan keputusan RUPS
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
  3. berdasarkan penetapan pengadilan
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
  5.  karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang – undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal ini belum ada dalam Undang Undang yang lama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak permohonan diterima ( Pasal 9 ( 2 ))

 

 

Pasal 11 ( tetapi lebih dirinci lagi dalam UU perseroan terbatas yang baru )

 

Pasal 11 ( tetapi lebih dirinci lagi dalam UU perseroan terbatas yang baru )

 

 

Pasal 12 ( 1 ) huruf f

Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris

 

 

Pasal 12 (1) huruf j

Ketentuan – ketentuan lain menurut Undang Undang ini.

 

 

 

Pasal 13 ( 1 )

Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :

  1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain ; atau
  2. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak diatur secara jelas mengenai alamat lengkap perseroan.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dibuat dengan Kata Notaris dalam Bahasa Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 25

Modal dasar paling sedikit Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah )

 

Pasal  26

Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% ( dua puluh lima persen ) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus telah ditempatkan.

 

Pasal 29

  1. perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri
  2. larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.

 

Pasal 37 ( 2 )

Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 ( dua ) surat kabar harian paling lambat 7   ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal keputusan

 

Untuk Rencana Kerja tidak diatur dalam UU No. 1/95

 

Pasal 56

Dalam waktu 5 ( lima ) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS.

 

Pasal 57 ( 2 )

Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

 

 

Pasal 59 ( 1 )

Laporan Tahunan yang wajib diaudit oleh akuntan publik :

  1. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
  2. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang ; atau
  3. perseroan merupakan Perseroan Terbuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak diatur dalam UU

 

 

 

Tidak diatur dalam UU

 

 

Tidak diatur dalam UU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 114

Perseroan bubar karena :

  1. keputusan RUPS
  2. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir
  3. penetapan pengadilan

 

 

 

__._,_.___

IKUTI Surabaya – Road Show !!
26-31 Mei 2008 – http://www.HRD-Forum.com
HOTLINE : 08788-1000-100 | 0815 1049 0007 | 021-70692748 |
——————————–
Dapatkan Agenda Training Thn 2008 hanya di :
http://www.HRD-Forum.com
http://www.agenda.HRD-Forum.com
——————————–
Workshop Lainnya ada di : http://www.agenda.HRD-Forum.com
Untuk Pendaftaran dapat menghubungi HOTLINE kami di :
08788-1000-100 | 0815 1049 0007 | 021-70692748 |
——————————–
Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Komunitas HRD Terbesar di Indonesia
———————————–
HOT LINE SERVICES
Telp. 021-70692748 atau 0815 1049 0007
YM : hrdforum
———————————–
Penting buat Praktisi HRD !!
Gratis bagi anda yg ingin lebih advance lagi
http://hr-expert.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
———————————–
Service Kami meliputi ; Training/Seminar/Workshop baik InHouse maupun Public, Konsultasi, Recruitment & Selection khusus untuk posisi HRD, Assessment, Outdoor Activity Programs, Dll yang masih berhubungan dengan bidang tugas HRD.
————————————
Jika Anda belum bergabung kirimkan email ke :
Diskusi-HRD-subscribe@yahoogroups.com
———————
Dicari Freelance Trainer !
Anda mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com
Subject : Freelance Trainer
———————
http://hrd-forum.blogspot.com/
———————
bagi yang ingin Contoh-contoh KPI
http://kpi-owner.blogspot.com/
———————
http://free-toefl-test.blogspot.com/

Recent Activity

Visit Your Group

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Y! Messenger

All together now

Host a free online

conference on IM.

Featured Y! Groups

and category pages.

There is something

for everyone.

.


__,_._,___

Written by brammantya kurniawan

April 29, 2008 at 9:13 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: